Pekanbaru, 25 Mei 2026. Sembilan Eksekutif Daerah WALHI se-Sumatera resmi mendeklarasikan Aliansi Daulat Sumatera (Andalas) dalam konsolidasi regional Sumatera di Pekanbaru. Aliansi ini dibentuk sebagai gerakan bersama untuk menyelamatkan ruang hidup masyarakat dan bentang alam Sumatera yang semakin terancam akibat krisis ekologis.

WALHI menilai Pulau Sumatera tengah berada dalam kondisi darurat ekologis akibat deforestasi, tambang ilegal, ekspansi industri ekstraktif, konflik agraria, kerusakan gambut, pencemaran sungai, hingga krisis wilayah pesisir. Dampaknya telah memicu banjir, longsor, karhutla, abrasi, hilangnya sumber penghidupan masyarakat, serta meningkatnya konflik sosial dan kriminalisasi warga.

Sekitar 5 juta masyarakat miskin di Sumatera menjadi kelompok paling rentan terdampak krisis iklim dan bencana ekologis yang terus berulang. Dampak tersebut juga dirasakan secara berbeda oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya. Dalam situasi bencana ekologis, perempuan kerap menghadapi beban berlapis, mulai dari meningkatnya tanggung jawab domestik, sulitnya akses air bersih dan pangan, hilangnya sumber penghidupan keluarga, hingga meningkatnya risiko kekerasan dan kerentanan di pengungsian. Sementara itu, anak perempuan dan kelompok rentan lainnya juga lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan, putus sekolah, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan dan layanan dasar pascabencana.

Beberapa persoalan utama yang disoroti antara lain:

• Kerusakan hutan dan DAS di Aceh dan Sumatera Utara;
• Tambang emas ilegal masif di Sumatera Barat;
• Karhutla dan kerusakan gambut di Riau;
• Perampasan ruang hidup masyarakat adat di Jambi;
• Konflik agraria dan kriminalisasi petani di Bengkulu;
• Krisis tata kelola sampah dan ruang hijau di Lampung;
• Banjir ekologis akibat industri ekstraktif di Sumatera Selatan;
• Kerusakan pesisir dan mangrove akibat tambang timah di Bangka Belitung.

Melalui Aliansi Daulat Sumatera (Andalas), WALHI mendesak pemerintah pusat dan seluruh gubernur di Sumatera untuk segera mengambil langkah penyelamatan ekologis secara terintegrasi, termasuk:

1. Menggelar Pertemuan Gubernur se-Sumatera untuk agenda penyelamatan ekologis;
2. Mengakui wilayah kelola rakyat dan masyarakat adat;
3. Mencabut izin industri yang merusak lingkungan;
4. Memastikan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan dalam penanganan bencana ekologis;
5. Memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi perusak lingkungan;
6. Melakukan pemulihan ekosistem penting seperti hutan, gambut, mangrove, dan DAS.

“Sumatera harus dipandang sebagai satu kesatuan ekologis yang harus diselamatkan bersama,” tegas Aliansi Daulat Sumatera (Andalas).