Green Radio Line, Kota Bogor – Upaya penguatan kesiapan Provinsi Riau dalam menghadapi krisis iklim dan implementasi REDD+ berbasis yurisdiksi memasuki babak baru. Para ahli teknis, pejabat pemerintah, dan mitra internasional berkumpul dalam Lokakarya Harmonisasi Rencana Kerja GREEN for Riau Initiative (G4RI) yang diadakan di Hotel Luminor, Bogor, pada Rabu (7/1).
Lokakarya ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan visi Theory of Change G4RI sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. Inisiatif ini didanai oleh UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK-FCDO) dengan dukungan teknis dari UN-REDD Programme yang dipimpin oleh UNEP dan didukung oleh FAO, serta melibatkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Berbagai pemangku kepentingan kunci juga di kaitkan, antara lain Pemerintah Provinsi Riau, FAO, UNEP, konsultan teknis G4RI, organisasi mitra pelaksana (Yayasan PILI dan Yayasan PETAI), serta Yayasan Penabulu selaku lembaga perantara (Lemtara) RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Riau.
Komitmen Nasional dan Tantangan Regional
Prof. Dr. Haruni Krisnawati S, Hut, M.Si, Staff Ahli Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan RI, menekankan bahwa sektor kehutanan memegang peran kunci dalam mitigasi krisis iklim. “Provinsi Riau adalah prioritas nasional. Harmonisasi ini memastikan langkah subnasional di Riau selaras dengan target Net-Zero 2030 dan mekanisme REDD+ nasional melalui standar integritas tinggi,” ujarnya.
Provinsi Riau menghadapi tantangan besar dengan ekosistem gambut seluas 4,9 juta hektare yang rentan akibat kanalisasi dan degradasi. Plt Bappeda Provinsi Riau, Purnama Irawansyah, S.Hut., MM, menegaskan bahwa G4RI merupakan penguatan program “Riau Hijau”. “Di tengah keterbatasan fiskal daerah, kami mendorong skema creative financing melalui ekonomi karbon. GREEN for Riau Initiative hadir untuk menjembatani kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk perlindungan bagi masyarakat adat,” jelasnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, AP., M.Si., dalam arahannya menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini sebagai penguat kapasitas daerah dalam mengakses pendanaan iklim global. Beliau menyoroti pentingnya mekanisme Result-Based Payment (RBP) dan Result-Based Contribution (RBC) bagi Riau.
Landasan Teknis dan Standar Internasional
Dalam sesi teknis, Bambang Arifatmi, Ph.D selaku Country Coordinator UNEP UN-REDD Programme di Indonesia, Fokus terhadap pemulihan hutan dan gambut melalui pendanaan inovatif berbasis ekonomi karbon, dengan perencanaan yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan hingga 2045.
Selain koordinasi strategis, lokakarya ini menjadi ajang konsolidasi teknis melalui paparan rencana kerja (workplan) dari berbagai bidang keahlian. Setidaknya terdapat lebih dari 9 konsultan spesialis yang memaparkan strategi mereka, mulai dari penyusunan Mitigation Action Plan (MAP), penguatan REDD+ Governance, hingga penanganan isu krusial seperti Forest Fire Prevention (pencegahan kebakaran hutan). Aspek inklusivitas juga menjadi sorotan utama dengan hadirnya konsultan khusus di bidang Safeguards, Gender, serta Benefit Sharing untuk memastikan pembagian manfaat ekonomi karbon yang adil bagi masyarakat lokal. Bahkan terdapat data teknis ini nantinya akan dikelola melalui sistem Nesting Development & Database Management yang terintegrasi.
Sumber : PILI
