Pekanbaru, GREEN-Center for International Forestry Research (CIFOR) mengingatkan setiap pihak akan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masif kembali terjadi tahun ini. Indonesia Deputy Director CIFOR Herry Purnomo menyampaikan bahwa pihaknya sudah sejak beberapa tahun belakangan memprakirakan akan kemungkinan munculnya tren cuaca panas karena faktor El-Nino.

"El Nino is coming. Tapi, kedatangan El-Nino bukan tiba-tiba. Sudah dari tahun lalu kami prediksi. Kami sudah proyeksikan dari beberapa waktu belakangan. Dari BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, red) Bu Dwikorita sudah berkali-kali mewanti-wanti kita," kata Herry dalam penutupan Riset Aksi Partisipatif Perluasan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Restorasi Gambut dan Pengembangan Bisnis Hijau Berbasi Masyarakat di Kabupaten Siak, Kamis, 8 Juni 2023, di Pekanbaru. 

"Apakah tahun 2023 akan sama dengan tahun 2019 dan 2015. Kita akan lihat," katanya lagi. "Saya rasa atas upaya yang luar biasa dari pemerintah, swasta, LSM (lembaga swadaya masyarakat, red), akademisi, masyarakat dan semua pihak untuk mencegah dari kebakaran hutan. Maka, tahun ini akan diuji. Apakah usaha kita sudah cukup efektif sebenarnya, atau kita kembali lagi ke tahun 2015 atau 2019. 

"Salah satu riset saya mengatakan, ketika tahun politik, kebakaran cenderung meningkat. Jadi, tahun ini tahun politik, kadang-kadang aparat kita cukup sibuk mengamankan jalannya kontestasi. Kalau dilihat setiap saat di televisi, itu lebih banyak cerita tentang para bakal calon. Apakah pak Ganjar, Prabowo atau Anies Baswedan. Tak banyak cerita tentang El-Nino sebenarnya. Sehingga, khawatirnya, pemerintah, swasta, LSM dan lainnya sibuk berkontestasi menyampaikan informasi, sehingga lupa."

Herry membuat pengakuan, penelitiannya mengungkapkan adanya kecenderungan meningkat terjadi kebakaran setahun sebelum pemilihan umum. Itu di seluruh Sumatera dan Kalimantan. Setiap kabupaten kami melihat. Alasannya, aparat sibuk kumpul-kumpul karena pilkada (pemilihan kepala daerah, red). "Ada juga tendensi pembiaran ketika yang membakar itu sepihak dengan dukungannya, baik calonnya sudah atau belum jadi. Itu tantangan buat kita," kata guru besar IPB University ini. 

Bersama

Jadi, karhutla bukan hanya tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, namun juga Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri adalah penanggung jawab utama terkait pilkada.   

Ada tiga hasil utama yang didapatkan sejak kegiatan dilaksanakan tahun 2021. Pertama, aksi-aksi di lapangan. Dalam hal ini, tim bersama masyarakat setempat membuat embung, menyekat kanal, menanam liberika, nenas, matoa dan banyak lainnya. 

"Kami menggabungkan upaya pembasahan gambut dengan peningkatan bisnis masyarakat. Itu didiskusikan dengan kawan-kawan di tingkat tapak (masyarakat setempat, red). Masyarakat yang terlibat dalam riset aksi partisipatif tersebut adalah masyarakat dari dua desa di Kecamatan Sungai Apit. Masing-masing Kampung Kayu Ara Permai dan Penyengat. Ada sembilan arena aksi di antara dua desa itu. Lima di Kampung Kayu Ara Permai dan empat di Kampung Penyengat. Di antaranya ada dua kelompok tani wanita (KTW).

Jadi, bisnis itu sejalan dengan pencegahan kebakaran, terutama di gambut. "Alahamdulillah, lumayan. Matoanya sudah tumbuh. Nenasnya sudah mulai berbuah. Rambutannya juga. Macam-macam."

Kedua, kini sudah ada perangkat atau guide untuk berbagai upaya pencegahan karhutla, merestorasi gambut dan pengembangan bisnis masyarakat. "Yang ketiga, kita melakukan dialog pada level desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi." 

"Mudah-mudahan apa yang kita buat ini berkontribusi. Kita tidak menjamin. Namun, banyak orang bergerak untuk mencegah kabakaran dan merestorasi gambut. Kita menjadi satu titik untuk berkontribusi. Maka, jika setiap orang berkontribusi, bila ada nanti yang menghubungkan tiap titik itu, maka akan terjadi suatu yang sangat besar dan memberi dampak," ungkap Herry lagi.

Masyarakat

Tris Radityan, Deputi Bidang Konstruksi Operasi dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), dalam kesempatan resepsi penutupan riset tersebut mengatakan, sebagian kegiatan aktivitas rehabilitasi gambut yang dikerjakan BRGM selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Membuat masyarakat sadar dan memiliki rasa memiliki atas lahan gambut di sekitarnya.

Masyarakat adalah pihak yang tak bisa dipisahkan dari ekosistem gambut. Jadi, mereka tak bisa dipisahkan dari setiap aktivitas pemeliharaan dan rehabilitasi gambut itu. 

Ia juga menyampaikan bahwa ide bisnis hijau yang dapat bermanfaat maksimal bagi masyarakat dalam ekosistem gambut untuk revitalisasi mata pencarian mereka salah satunya adalah peternakan sapi atau kambing secara organik. Sistem ini memanfaatkan pakan rumput, bukan pakan buatan dan kimia. 

Ide ini biasanya timbul sebagai kompensasi dan adaptasi terhadap perubahan kondisi akibat kegiatan pembangunan infrastruktur gambut. Yakni, karena ekosistem sudah basah, maka akan selalu tersedia rumput yang dapat dimanfaatkan untuk peternakan sapi atau kambing tersebut.

Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau Febrian Suanda menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah memberikan perhatian besar terhadap tata kelola ekosistem gambut. Dalam hal ini pengelolaan secara berkelanjutan akan menghindarkan ancaman karhutla dan subsidensi lahan.

Ini penting, katanya, karena dampak dari pengelolaan yang tidak berkelanjutan tidak sebatas penyumbang emisi karbon terbesar, namun bahkan dapat mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mengganggu hubungan baik dengan negara-negara tetangga. 

Ia mengungkapkan, beberapa capaian terkait pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove di Provinsi Riau di antaranya adalah penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Riau serta adanya fasilitasi penyusunan RPPEG kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Lalu, restorasi gambut pada kawasan hidrologis gambut (KHG) prioritas dengan dukungan BRGM, pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut sebanyak 193 desa, rehabilitasi mangrove melalui penanaman serentak lebih dari 200 ribu bibit mangrove oleh kelompok tani hutan (KTH) se-Provinsi Riau dengan dukungan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Riau dan Kabupaten, kesatuan pengelolaan hutan (KPH), KLHK, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha dan berbagai elemen lainnya.

Febrian juga menyampaikan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Riau tahun 2022 meningkat 1,38 poin, dari 70,72 menjadi 72,10, dengan kriteria Baik. "Capaian ini melebihi target IKLH yang direncanakan pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, red) Riau. Oleh karenanya, kami merasa optimistis dengan dukungan dari seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Riau, kualitas lingkungan dan ekonomi masyarakat sekitar hutan bisa terus ditingkatkan. (din)

Teks foto: Tommy Tanzil menyampaikan presentasinya di penutupan Riset Aksi Partisipatif CIFOR di Siak. Kamis, 8 Juni 2023, di Pekanbaru. (FOTO: GREEN/din)