Pemerintah terbantu dengan kondisi kemarau basah tahun ini, namun berbagai upaya maksimal di tingkat tapak termasuk menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca dilakukan demi mengendalikan angka kebakaran hutan dan lahan. Upaya pencegahan dan mitigasi secara maksimal dilakukan di sejumlah provinsi Sumatera dan Kalimantan yang rawan kebakaran hutan dan lahan (kathutla).
Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menginginkan adanya solusi permanen dari kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta seluruh para pemangku kepentingan telah melakukan upaya terpadu yang terbukti berhasil menekan karhutla di tahun 2020. Puncak musim kemarau yang diprediksi BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) terjadi pada bulan Agustus hingga awal September telah berhasil dilalui, berkat adanya konsolidasi yang kuat hingga di tingkat tapak.
“Data hotspot berdasarkan satelit NOAA dan TERRA/AQUA (NASA) dari 1 Januari - 14 September 2019 dibandingkan periode yang sama tahun 2020 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan.
Di samping kondisi iklim yang relatif lembab dikarenakan kemarau 2020 menurut BMKG merupakan kemarau basah, hal ini juga terjadi karena upaya-upaya yang dilakukan dengan cukup masif oleh satgas di daerah yang sudah mulai bergerak sejak bulan awal tahun, sehingga hotspot bisa diturunkan sedemikian rupa, hampir 90%,” ucap Direktur PKHL yang diwakili oleh Kasubdit Penanggulangan Karhutla, Radian Bagiyono. Ia tampil bersama narasumber lainnya dalam acara Media Briefing “Pengendalian Karhutla di Tingkat Tapak” yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (15/9).
Radian mencontohkan, misalnya operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang pada awalnya dilakukan untuk proses penanggulangan atau pemadaman, pada tahun ini TMC dilakukan untuk upaya pencegahan. Operasi ini bertujuan untuk memperpanjang musim hujan dengan cara menginduksi awan-awan yang potensial untuk menambah curah hujan di daerah-daerah yang kekeringan atau yang memiliki resiko terjadinya karhutla.
Dari tingkat daerah, Kepala Pelaksana Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Kabid Penanganan Darurat, Ansori, menyampaikan bahwa BPBD telah melakukan proses audit terhadap perusahaan-perusahaan mengenai kesiapannya dalam pengendalian kahutla. “Sejauh ini hasil audit terhadap beberapa menunjukkan sekitar 66% perusahaan masuk dalam kategori yang sangat baik yang artinya memiliki personil dan peralatan yang cukup bagus, dan 34% masuk dalam kriteria baik”, ujar Ansori dari Palembang.
Dalam kesempatan ini, juga hadir sebagai narasumber, Koordinator Daops Manggala Agni Sumatera Selatan, Tri Prayogi, menegaskan bahwa turunnya jumlah karhutla di tahun ini merupakan hasil dari upaya maksimal yang dilakukan oleh satgas dan juga kondisi lahan gambut masih cukup basah. Prayogi juga menyampaikan bahwa hotspot (titik panas) belum tentu menjadi firespot (titik api).
Terkait upaya pengendalian karhutla di wilayah Kalimantan, Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan XI/Sintang Kalimantan Barat, Kadarwanto, mengatakan bahwa strategi kegiatan mitigasi karhutla di tingkat tapak adalah dengan memprioritaskan upaya pencegahan dan pemadaman secara dini. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya patroli mandiri dan terpadu, manggala agni pendamping desa dan sosialisasi pengendalian karhutla. Khusus untuk Sintang Kalimantan Barat, regulasi pemerintah setempat mengharuskan agar sebelum melakukan pembukaan lahan, masyarakat harus melapor kepada kepala desa agar terkoordinir dan mengikuti aturan.
“Karhutla di tingkat tapak, khususnya di Kalimantan Barat, sudah diatur oleh peraturan gubernur dan bupati di masing masing kabupaten,” ujar Kadarwanto.
Dari sisi pengendalian karhutla oleh satgas udara, Kepala Satgas Udara Dalkarhutla Kalimantan Tengah yang diwakili Kadisops Lanud Iskandar Pangkalan Bun (Wadansatgas Udara Dalkarhutla Kalteng), Mayor Viride Sukma, menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan satgas udara terus dilakukan untuk memantau laporan setiap harinya hingga melakukan water bombing.
Sebagai informasi, Viride menyampaikan bahwa dalam pengendalian karhutla di wilayah rawan, terdapat 6 propinsi yang memiliki satgas udara aktif yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Keberhasilan penekanan karhutla di tahun 2020 merupakan hasil dari sinergitas yang kuat antara seluruh pihak yang terlibat yaitu KLHK, TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, swasta dan keterlibatan masyarakat luas yang juga turut serta membantu melakukan pengendalian karhutla di tingkat tapak.
Reporter: CR-02
