Afdhal    19 Oktober 2022

NGO dan Masyarakat Menuntut FSC Memastikan Implementasi Pemulihan Secara Penuh atas Kerusakan Sosial dan Lingkungan di Wilayah Mereka

Beberapa hari lalu, tanggal 09-14 Oktober 2020, perwakilan masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil  di Indonesia, hadir pada Rapat Umum Forest Stewardship Council  (FSC- General Assembly) di Nusa Dua, Bali, Indonesia. Perhelatan berkala yang menjadi momen penting bagi organisasi dengan keanggotaan dari berbagai latar belakang diantaranya non government organization, bisnis, akademisi, peneliti dan masyarakat adat, yang berasal dari lebih 40 negara, yang bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang adil dan bertanggung jawab.

Mereka hadir untuk menyampaikan kekhawatiran dan menceritakan dampak atas konversi dan eksploitasi hutan alam oleh korporasi besar di wilayah mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut telah  menguasai  dan merusak  wilayah adat yang sangat luas dengan kerusakan lingkungan dan sosial yang besar.  Masyarakat adat yang hadir tersebut berasal dari  Sumatera, Kalimantan dan juga Papua.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2021, menunjukkan, lebih dari  11,2 juta hektar kawasan hutan  telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)  untuk hutan tanaman, dan seluas 18,4 juta hektar PBPH  hutan alam, atau  sebelumnya disebut Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA).

Atas kekhawatiran tersebut, masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil  mendesak  FSC  memutuskan sesuatu yang akan berdampak baik bagi lingkungan dan masyarakat adat. Salah satunya dengan penguatan  kerangka kerja pemulihan lingkungan dan sosial (Mosi 45).  Mewajibkan semua perusaan yang dalam status disasosiasi dan/atau pendatang baru FSC untuk terlebih dahulu menyelesaikan hingga tuntas persoalan lingkungan dan sosialnya sebelum kembali berasosiasi dengan FSC.

Petrus Kinggo, masyarakat  adat asal Dusun Kambenap Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Papua menyampaikan pesan bagi para pemangku kebijakan sertifikasi hutan, karena mereka telah merasakan dampak buruk pengrusakan hutan, sungai menjadi rusak, hutan tempat berburu pun hilang,  dan bencana pun terus bermunculan.

“Kami, menyaksikan bagaimana aktivitas perusahaan sawit dan hutan tanaman industri telah menghancurkan sungai tempat kami mengambil air, hutan tempat kami memperoleh makanan dan rumah”, “Masyarakat adat itu, hidupnya menyatu dengan tanah dan hutan, kalau hutannya hilang, kita hidup bagaimana” tegas Petrus.

Keputusan dan kebijakan FSC akan mempengaruhi pengelolaan hutan dunia, termasuk Indonesia. Apakah kondisi yang dihadapi masyarakat akan selesai, atau sebaliknya akan menjadi lebih buruk.

Perubahan batas waktu konversi hutan (deforestasi) dari tahun 1994 menjadi tahun 2020,  telah membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan yang telah membuka lebih dari 2 juta hektar hutan alam Indonesia dan berkonflik dengan ratusan  Masyarakat Adat maupun masyarakat tradisional, seperti, Asia Pulp and Paper (APP),  APRIL, Djarum dan Korindo untuk dapat kembali bergabung, dan mendapatkan keuntungan dari sertifikasi ini. Kondisi ini menempatkan reputasi FSC dalam pertaruhan, jika peluang bergabungnya perusahaan-perusahaan bermasalah tersebut tidak dibarengi dengan implementasi secara utuh dan pemantauan yang ketat pelaksanaan kerangka pemulihan lingkungan dan sosial.

Terkait itu, Sugiarto, masyarakat Musi Rawas, Sumatera Selatan, mengharapkan, Penilai Independen harus dilibatkan sejak awal  saat mengidentifikasi pemangku kepentingan atau pemegang hak yang terdampak dan area terdampak. Informasi harus disampaikan secara utuh dan dapat diakses publik. Hal ini untuk menghindari potensi terjadinya keberpihakan pihak ketiga, ketidak adilan dan mencegah  persetujuan dengan paksaan.

Woro Supartinah, perwakilan CSO dari Riau menambahkan bahwa kerusakan sosial dan lingkungan saat ini membutuhkan upaya yang cukup besar dan serius untuk memperbaikinya. Jangan Sampai dibukanya pintu bergabungnya perusahaan HTI bermasalah ke dalam skema sertifikasi HTI menambah jumlah dan kadar kerusakan yang sudah ada.

Aidil Fitri dari Hutan Kita Institute (HaKI) yang  hadir sebagai pembicara saat itu mengatakan persoalan konversi dan pemulihan merupakan isu penting. Sebab persoalan hari ini adalah isu kepercayaan terhadap korporasi dan juga sertifikasi.“Kami, menaruh harapan pada FSC, untuk menjadi salah satu kekuatan yang mendorong perusahaan agar  bertanggung jawab terhadap lingkungan dan  masyarakat adat”.

Isu kinerja keberlanjutan serta  penyelesaian persoalan sosial di tingkat tapak seharusnya menjadi acuan dalam segala pertimbangan FSC. Mulai dari penyusunan dan penetapan kerangka kerja pemulihan hingga pelaksanaannya. Ke depan, implementasi atas kerangka pemulihan akan menjadi  ukuran, apakah FSC dapat mengontrol pemegang logo-nya untuk melakukan  pengelolaan hutan secara bertanggung jawab atau tidak. Jika tidak, FSC akan kehilangan reputasinya sebagai skema pelindung hutan dan masyarakat adat dunia.

Perlindungan terhadap hak masyarakat adalah penting dalam setiap upaya penyelamatan hutan dan lingkungan. "Masyarakat adat adalah perawat hutan terbaik, dimana mereka merawat, menjaga dan melestarikan hutan sebagai sumber penghidupan mereka", Martha Doq, Direktur Perkumpulan Nurani Perempuan, yang hadir di Nusa Dua mendampingi masyarakat adat Long Isun yang terdampak dari perusahaan HPH milik Harita Group di Mahakam Hulu. 

**Release

Maton house blok D nomor 7 Jl Bakti VI, Kelurahan Tengkerang Barat
Phone: 082269559867
Copyright @2023. Green Radio Line