Green Radio Line, Pelalawan—Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq bersama Gubernur Riau Abdul Wahid dan jajaran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) meninjau langsung kondisi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan, Minggu (13/7/2025).

Kunjungan dimulai dari Posko Taktis TNTN. Dalam kesempatan itu, Menteri Hanif menegaskan pentingnya restorasi kawasan hutan konservasi tersebut, dengan mengedepankan pendekatan damai yang melibatkan masyarakat yang telah lama bermukim di dalam kawasan.

“Kawasan ini sangat penting untuk melindungi megafauna seperti gajah dan harimau Sumatera. Kehadiran kami untuk mencari solusi damai dalam merestorasi kawasan, sekaligus melindungi masyarakat yang tinggal di dalamnya,” ujar Hanif.

Ia menyebut kondisi satwa liar di Sumatera, khususnya gajah dan harimau, saat ini sangat mengkhawatirkan. Karena itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan sebagai upaya hukum untuk menangani penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai peruntukan.

“Gajah dan harimau Sumatera semakin tahun semakin berkurang. Maka Bapak Presiden memerintahkan melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 agar dilakukan penertiban kawasan,” jelas Hanif.

Dalam pelaksanaan penertiban dan restorasi kawasan TNTN, Menteri Hanif menyebut telah mendapat mandat langsung dari Presiden melalui Menteri Pertahanan untuk memimpin koordinasi lintas pihak, termasuk dengan masyarakat.

Langkah awal yang dinilai krusial dalam proses ini adalah pendataan warga yang tinggal di dalam kawasan hutan. Pendataan ini, katanya, harus dilakukan secara akurat, terbuka, dan jujur sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

“Kami sangat membutuhkan data awal yang valid. Restorasi ini bukan hanya formalitas, tapi solusi damai agar hutan tetap terjaga, satwa terlindungi, dan masyarakat bisa hidup tenang. Karena itu, kami mengajak semua pihak terbuka dan jujur dalam pendataan,” tegasnya.

Senada dengan Menteri Hanif, Gubernur Riau Abdul Wahid mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh provokasi yang menolak proses pendataan. Ia menegaskan, data yang dikumpulkan akan menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

“Jangan sampai tidak mau didata atau terpancing provokasi. Pemerintah ingin mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Data ini akan menjadi dasar kebijakan yang adil,” kata Gubernur Wahid.

Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah awal pemerintah dalam menata ulang kawasan TNTN yang telah lama menghadapi tekanan akibat perambahan, konflik satwa, dan degradasi ekosistem. Pemerintah menargetkan restorasi dilakukan secara kolaboratif dan menyeluruh