Afdhal    21 Oktober 2020

Kupas Tuntas UU Cipta Kerja Klaster Lingkungan Hidup

Pekanbaru- Narasi pro maupun kontra terkait UU Cipta Kerja masih terus bergulir hingga draf final setebal 812 halaman diserahkan ke Presiden Jokowi pada 14 Oktober lalu. Dilansir melalui tirto.id, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengatakan pihaknya berjanji akan merilis draf UU Cipta Kerja melalui kanal resmi jika sudah ditandatangani Presiden Jokowi dalam waktu kurang dari 30 hari.

Melalui diskusi virtual Green Radio Line Pekanbaru, Jum’at (16/20) Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan ICEL, Grita Anindarini, menjelaskan terdapat perubahan sistematis antara UU Lingkungan Hidup dengan draf UU Cipta Kerja. “Yang diubah justru ketentuan atau instrumen yang fungsinya mencegah terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.”

UU ini juga mendapat sorotan berbagai lembaga keuangan dunia seperti Moody’s, Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, dan Fitch Ratings. Lembaga ini menyampaikan dampak positif UU Cipta Kerja untuk menarik investasi dan mendorong pemulihan ekonomi. Di sisi lain, mereka juga memberikan perhatian terkait kelestarian lingkungan hidup. "Mereka mengharapkan untuk masalah lingkungan hidup dan relaksasi standarnya memerlukan perhatian," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Senin (19/10).

Berikut Green Radio Line merangkum perubahan sejumlah pasal UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di dalam draf UU Cipta Kerja 812 halaman yang masih menuai kontroversi:

  1. Izin Lingkungan
  1. Pasal 1 ayat 35 UU PPLH

Dalam UU Cipta Kerja, izin lingkungan diubah menjadi “Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan  Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Dr. M.R Andri Gunawan Wibisana SH.LL.M, “Dilihat dari UU Cipta Kerja dia cukup bilang ya saya sanggup menaati pengelolaan lingkungan maka akan dianggap sebagai persetujuan lingkungan. Dulu Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) itu diajukan lalu dinilai oleh pemerintah baru keluar rekomendasinya.”

  1. Pasal 37, 38 dan 40 UU PPLH

Dihapusnya pasal 38 UU PLH dalam UU Cipta kerja memberikan kemungkinan pembatasan gugatan izin lingkungan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap industri perusak lingkungan.

Sementara itu, Prof. Andri menyampaikan, meskipun persetujuan lingkungan tidak jelas disebutkan dapat digugat atau tidaknya, maka kita bisa saja menganggap bahwa persetujuan lingkungan itu sebagai bagian dari tindakan pemerintah yang berdasarkan pasal 87 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sehingga bisa saja dibatalkan atau digugat oleh pemerintah jika terbukti terjadi pelanggaran persetujuan lingkungan. Namun sayang, pasal 40 UU PPLH yang menjelaskan apabila izin lingkungan dicabut maka izin usaha batal juga dihapus, maka akan menimbulkan ketidakjelasan efek dari pembatalan atau pencabutan persetujuan lingkungan tersebut.

Perizinan berusaha dapat dibatalkan secara langsung melalui pasal 37 UU Cipta Kerja. Prof. Andri menanyakan jika kajian amdal tidak komprehensif, misalnya suara masyarakat tidak dilibatkan dalam pengkajian  itu, apakah tetap bisa digugat melalui pasal 37? Apakah itu termasuk cacat hukum? Menurutnya, syarat pembatalan dalam pasal tersebut limitatif dan berpotensi membuka perdebatan.

Bertolak belakang dengan Prof. Andri, dilansir melalui kompas.com, Rabu (07/10), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, dengan ketentuan baru tersebut, selain meringkas proses perizinan usaha juga semakin memperkuat proses penegakan hukum. Pasalnya, menurut dia, dalam aturan yang lama, apabila izin lingkungan dicabut, pelaku usaha masih dapat menjalankan bisnisnya.

“Sekarang lebih kuat, kenapa? Karena kalau ada masalah di lingkungan, karena dia menjadi dasar perizinan berusaha lalu digugat perizinan berusahanya karena ada maslah lingkungan, jadi itu bisa langsung kena kepada perizinan berusaha,” ujar Siti.

  1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pada akhirnya proses persetujuan AMDAL bukan dihapuskan, namun terdapat sentralisasi pembentukan tim persetujuan AMDAL dan masyarakat tidak terlibat lagi dalam proses penilaian.

  1. Pasal 22, 29, 30 dan 31 UU PPLH

Pasal 22 diintegrasikan dengan pasal 29, 30 dan 31 UU PPLH mengenai Komisi Penilai Amdal (KPA) menjadi pasal 24 di UU Cipta Kerja. KPA sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dihapuskan dan diganti dengan tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat terdiri atas unsur Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.

  1. Pasal 26 UU PPLH

Perubahahan pasal 26 UU PPLH membatasi partisipasi publik dalam mengambil keputusan menjadi hanya masyarakat yang terdampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Padahal sebelumnya, pasal 26 ayat 3 UU PPLH masyarakat yang terlibat meliputi yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

“Jadi organisasi lingkungan, misalnya Walhi dan Greenpeace, tidak bisa ngomong lagi. Padahal kita tahu masyarakat Indonesia, informasi lingkungannya kurang dan mereka akan tahu setelah ada pendampingan,” jelas Andri dalam diskusi virtual bersama Greenpeace, Jum’at (16/10).

Sementara itu, Grita menyampaikan pasal 26 ayat 4 UU PPLH terkait masyarakat dapat mengajukan keberatan dalam proses amdal juga dihapus. Peran masyarakat hanya pada proses penyusunan Amdal. Andri menambahkan, “Ketika Amdal akan dinilai oleh tim penilai itu masyarakat tidak bisa lagi ikutan. Ketika amdal sudah dikeluarkan, tidak bisa juga mengajukan keberatan. Apalagi ketika persetujuan lingkungannya sudah keluar.”

  1. Tanggung Jawab Perusakan Lingkungan
  1. Pasal 88 UU PPLH

Dilansir melalui katadata.co.id, Selasa (20/10), UU Cipta Kerja juga mengubah Pasal 88 UU PPLH dengan menghilangkan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Padahal, pasal tersebut sebelumnya kerap digunakan pemerintah untuk menjerat para perusak lingkungan hidup dan pembakar hutan, termasuk kasus karhutla yang terjadi di Riau dan sudah menjalani vonis hukuman.

 

  1. Pasal 102 dan 104 UU PPLH

Terdapat penghapusan pasal 102 UU PPLH, namun tidak menghapus pasal 104 UU PPLH di dalam UU Cipta Kerja. “Ini menunjukkan ketentuan pidana yang absurd, berupa pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin bukan tidak pidana, sementara jika limbahnya bukan limbah B3 maka pembuangan tanpa izin dikenakan tindak pidana,” tutup Andri.

  1. Perubahan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Analisis Jikalahari terkait perubahan UU Penataan Ruang di dalam UU Cipta Kerja, disampaikan Made Ali, Koordinator Jikalahari bahwa kewenangan legislatif bisa diambil alih oleh eksekutif. “Kalau daerah mau bikin Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun Perda Kabupaten, jika DPRD nya tidak juga menetapkan dalam waktu 3 bulan maka bisa diambil alih oleh Gubernur. Kalau Gubernur tidak bisa juga menetapkan, selanjutnya dapat diambil alih oleh pemerintah pusat dan bisa langsung ditetapkan menjadi Perda,” ujar Made saat diskusi virtual bersama Green Radio Line Pekanbaru, Jum’at (16/10).

Dilansir melalui laporan Jikalahari, Selasa (20/10) total ada 38 pasal aturan Tata Ruang yang diubah, dihapus, maupun ditambahkan. Sejumlah perubahan utama yang terjadi yaitu:

  1. Klausul Izin Jadi Kesesuaian

Pasal 1 ayat 32 UU Penataan Ruang yang semula pidana terhadap pelanggaran izin dalam UU Cipta Kerja menjadi pidana terhadap pelanggaran kesesuaian pemanfaatan ruang.

  1. Kewenangan Gubernur dan Bupati Dipangkas

Kewenangan dalam pasal 10 UU Penataan Ruang dihapus, sehingga kewenangan daerah hanya sebatas pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penataan ruang, serta kerja sama antar daerah.

  1. Aturan Tata Ruang Pedesaan Dibabat

Ketentuan aturan tata ruang di desa pasal 49 sampai pasal 54 dihapus dalam UU Cipta Kerja.

  1. Hak Menuntut Jadi Keberatan

Terdapat perubahan pasal 60 huruf d UU Penataan Ruang berupa klausul “mengajukan tuntutan” berganti menjadi “mengajukan keberatan.”

  1. Pidana Korporasi Dikorting

Dalam UU Cipta Kerja, hukuman denda bagi korporasi yang melanggar aturan tata ruang dikorting menjadi hanya sepertiga saja dari ketentuan pasal 74 UU Penataan Ruang. Artinya, denda bagi korporasi pelanggar lebih rendah daripada individu yang melanggar.

Reporter: CR-01

Maton house blok D nomor 7 Jl Bakti VI, Kelurahan Tengkerang Barat
Phone: 082269559867
Copyright @2021. Green Radio Line