Newsroom    15 November 2023

Komitmen Pemprov Riau untuk Perhutanan Sosial Masih Rendah

PEKANBARU, GRL -- Target Perhutanan Sosial di Riau nampaknya semakin sulit dicapai. Sekitar 1,1 juta hektar areal yang dicadangkan, saat ini, baru mendapat persetujuan lebih kurang 160.000 hektar. Jangankan memenuhi seluruhnya, target 500.000 hektar pada 2024, pun masih jauh.

Kondisi itu tak dipungkiri R Sandra Agustin, Kepala Seksi Perhutanan Sosial, DLHK Riau. Memang, capaian perhutanan sosial  (PS) di Riau, terhitung Oktober 2023, baru 13 persen lebih. Ini akumulasi dua masa kepemimpinan Gubernur Riau: Arsyadjuliandi Rachman dan Syamsuar.

Dalam Kongkow Hijau ditaja Green Radio Line dan MIT Coffee Food and Beverages, di Pekanbaru, Selasa (14/11), Wakil Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Setyo, mengurai beberapa penyebab. Sejak awal, Gubernur Syamsuar tidak memasukkan perhutanan sosial dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau.

Juga tak ada peraturan daerah dan peraturan gubernur mengenai perhutanan sosial. Nihilnya komitmen politik dalam bentuk aturan, ini berimbas pada ketersediaan anggaran pelaksanaan program pemberian hak kelola hutan pada masyarakat.

Mengutip kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Okto, bilang sejak 2019, alokasi anggaran perhutanan sosial di Riau tak sampai 2 persen, alias masih jauh dari 35 persen yang ditetapkan pemerintah.

Sekretaris Bappeda Riau Purnama dalam diskusi ini tidak setuju dengan pendapat Okto. Katanya, Gubernur Syamsuar sangat menggesa percepatan perhutanan sosial Riau. Salah satunya, dengan mengundang Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Pekanbaru untuk meminta masukan dan arahan.

Bahkan, Gubernur Syamsuar, memerintah sejumlah dinas untuk mendukung percepatan perhutan sosial. Mulai dari sebelum hingga setelah mendapat persetujuan. Artinya, PS tidak lagi diurus Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) saja. Setidaknya ada empat dinas yang ikut mengurusi.

Terkait anggaran, Purnama, mengatakan program pemerintah daerah harus sejalan dengan pemerintah pusat. Sehingga penyusunan anggaran juga harus mengikuti alur dan merujuk dari atas. Ditambah lagi regulasi yang terkadang berubah-ubah.

Meski begitu, Purnama, mengakui tingkat komitmen dinas mengurusi perhutan sosial masih tergolong rendah. Dia menambahkan adanya perubahan peraturan serta pendekatan KLHK yang tidak banyak melibatkan unit-unit di daerah sedikit mempersulit percepatan pelaksanaan PS di Riau.

Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PS) Riau Johny Setiawan Mundung, juga kurang setuju dengan pernyataan Okto. Meski mengakui capaian perhutanan sosial di Riau memang masih sangat rendah.

Tapi, setidaknya, menurut dia, sejak Pokja PS Riau dibentuk pada Februari 2023, capaian perhutanan sosial meningkat hanya dalam delapan bulan ketimbang beberapa tahun belakangan.

Itu tak lepas dari kolaborasi dengan pemerintah pusat lewat KLHK yang mereka sebut jaring jebol atau kerja bareng jemput bola.”Semua instansi terlibat di sana. Baik dalam maupun luar pemerintahan,” ujarnya.

Kepala Seksi Wilayah II Balai PSKL Sumatera Manase P Sirait, mengatakan mereka menjemput langsung berkas permohonan perhutanan sosial yang mandek di daerah. Dari situ diketahui banyak persyaratan yang belum terpenuhi.

Pekerjaan rumah Pemerintah Riau pun masih banyak. Selain mencapai target 1,1 juta hektar, juga harus memastikan persetujuan perhutanan sosial yang telah diberikan harus benar-benar menyejahterakan masyarakat.

Mengingat, saat ini, baru dua persetujuan perhutanan sosial di Riau yang tampak eksis mengelola kawasan hutan. Yakni, KUPS Nipah Sungai Piyai Lestari, LPHD Sungai Piyai, Indragiri Hilir dan KUPS Aren Kita Bersama, LPHD Rambah Tengah Barat, Rokan Hulu.* Newsroom GRL

Maton house blok D nomor 7 Jl Bakti VI, Kelurahan Tengkerang Barat
Phone: 082269559867
Copyright @2024. Green Radio Line