Kepemimpinan perempuan di berbagai sektor masih menghadapi tantangan. Seperti penyempitan dan pembatasan perempuan di ruang-ruang publik. Hal ini dipengaruhi, antara lain masih melekat budaya patriaki, kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan serta opini bahwa perempuan tidak memiliki kompetensi dibanding laki-laki dalam memimpin.
Padahal, perempuan merupakan pilar penting dalam pembangunan. Kepemimpinan perempuan akan memberikan warna beragam sekaligus komprehensif untuk melahirkan strategi, keputusan dan aktvitas pembangunan yang inklusif.
Banyak contoh yang telah menjawab keraguan tersebut. Dalam kepemimpinan global dapat dilihat dari sosok Kanselir Jerman Angela Merkel maupun Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Indonesia pernah memiliki presiden dari sosok perempuan, yakni Megawati Soekarno Putri. Bahkan, sekarang sudah banyak gubernur dan bupati dipimpin seorang perempuan.“Itu menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak bisa dianggap sebelah mata. Rasanya kalau untuk kepemimpinan perempuan tidak kalah jauh dari kaum laki-laki,” kata Anggota DPRD Riau 2019-2024, Ade Hartati Rahmat, baru-baru ini dalam bincang Puan di Bumi kerjasama green radio line dan Sahabat Puan
Ade—panggilan akrab Ade Hartati Rahmat—mengatakan negara memang sudah memberikan keleluasaan pada perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang-ruang publik seperti dalam ranah politik. Misal, partai politik harus mendaftarkan 30 persen perempuan dalam peserta pemilu legislatif.Hanya saja, menurut Ade, regulasi tersebut masih dinilai sebagai afirmasi atau belas kasih. Ia juga dipandang masih setakat prosedural bukan substansi. Perempuan punya potensi. Kalau bekerja lebih ikhlas dan tulus dari hati. Dia lebih bisa merasakan, mau mendengarkan dan kebersamaan.
“Banyak hal positif diambil ketika perempuan diberi ruang. Baik di politik maupun bisnis. Padahal ketika perempuan dan laki-laki di sejajarkan tidak kalah jauh kapasitas dan kapabilitasnya,” ungkap Ade yang berpkiprah di dunia politik sebagai anggota legislatif sejak 2009.Selain soal regulasi dan pandangan budaya patriaki, tantangan lain menurut Ade, lingkungan juga masih menjadi hambatan bagi perempuan untuk tampil sebagai pemimpin dalam ruang publik. Sejumlah kelompok masyarakat belum sepenuhnya menerima perempuan sebagai pemimpin. Meski begitu, anggapan tersebut perlahan mulai memudar. Kemajuan dan mentalitas perempuan untuk terlibat dalam ruang publik, seperti politik sudah mulai tampak. Misal, saat ini, di Riau sudah ada dua kepala daerah perempuan. Antara lain, Bupati Bengkalis dan Indragiri Hulu.
Selain di eksekutif, beberapa anggota legislatif kabupaten, provinsi dan nasional, juga mulai didominasi oleh perempuan. Tinggal bagaimana ruang publik beri penguatan dan dukungan. Sehingga yang sudah tampil bisa lebih maju dan mengembangkan kemampuan untuk kepentingan masyarakat luas.“Nanti, ada Pilkada (pemilihan kepada daerah) serentak. Kita berharap ada perempuan maju dan menang. Semoga ini jadi titik awal bagaimana perempuan lebih maju dan berkiprah di dunia politik,” kata Ade yang juga mendeklarasikan diri untuk berkompetisi pada pemilihan Wali Kota Pekanbaru, November mendatang.
Ade, tak lupa menyinggung generasi muda. Dia, mengingatkan agar para generasi muda peduli dan tahu tentang lingkungan sekitar. Rasa kepedulian terhadap lingkungan akan melahirkan kepedulian pada hal lain.
Terutama jika generasi muda ingin terjun ke ranah politik. Bicara politik, juga bicara geografis atau lingkungan. Dalam skala kecil adalah daerah. Skala besar adalah nasional. Lebih besar lagi antar negara. Di dalamnya itu ada anak muda yang akan dipetakan oleh masing-masing surveyor.
Pesan itu tidak lepas dari kekhawatiran Ade, setelah diskusi dengan beberapa peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ade dapat laporan, bahwa anak-anak muda lebih banyak bicara persoalan atau hal-hal yang tidak ada sangkut paut dengan kehidupan mereka akan datang.
“Kalau anak muda kita abai gimana ke depannya? Pemilik bangsa ini mereka (anak muda). Susah kalau ruang publik tidak digunakan untuk berdiskusi dan anak muda tidak terlibat dalam proses pembangunan, baik secara formal maupun non formal,” tutur Ade yang saat ini bertugas di Komisi V DPRD Riau.
Terakhir, Ade berpesan, perempuan dan generasi muda harus meningkatkan kapasitas dengan tetap mengedepankan norma, budaya dan agama. Sebab kemajuan teknologi seringkali menanggalkan budaya dan kebiasaan baik. Sementara hidup harus terus berbudaya dan berdasarkan agama.
“Itu dimulai dari sistem pendidikan dan lingkungan tempat tumbuh kembang manusia. Seperti, ruang terbuka hijau, ruang tempat bermain dan bersosialisasi. Kalau tidak ada dukungan itu maka hak-hak kita sebagai makhluk sosial akan tercerabut. Keseimbangan itu penting,” tutup Ade.
