Dihapan media Fitra Riau bersama koalisi Masyarakat sipil, menyampaikan rekomendasi strategis terkait tata kelola anggaran untuk Pemerintah Provinsi Riau, Kamis (20/2/2025).
Pada kesempatan tersebut Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau Tarmizi, mengurai bahwa tingkat kemandirian fiskal Pemprov Riau cukup baik, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2025, PAD Riau mencapai 54 persen dari total APBD yang berjumlah lebih dari Rp9 triliun, terdiri dari pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain yang sah.
“Angka ini masih bisa bertambah karena realisasi pendapatan pajak belum mencapai target maksimal,” kata Tarmizi. Ia menambahkan Kabupaten dan Kota di Riau masih bergantung pada dana transfer dengan PAD hanya sekitar 20 persen. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 01 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2025, Pemprov Riau harus menyesuaikan anggaran akibat berkurangnya dana TKD sebesar Rp273,9 miliar.
Dana yang berkurang berasal dari kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) 2024 sebesar Rp157,5 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp48,3 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp68,1 miliar. Namun, Fitra Riau menilai pemotongan ini dapat diimbangi melalui efisiensi belanja daerah.“Inpres tersebut menyebutkan efisiensi anggaran bisa mencapai 50 persen. Ada 10 pos belanja yang bisa dipangkas dengan total mencapai Rp420,6 miliar, lebih besar dari pemotongan dana TKD,” ujar Tarmizi.
Beberapa pos belanja yang dapat diefisiensi di antaranya perjalanan dinas dari Rp352,6 miliar menjadi Rp176,3 miliar, biaya cetak dari Rp55 miliar menjadi Rp27,7 miliar, serta belanja hibah kepada instansi vertikal yang bisa dikurangi hingga 95 persen dari Rp153,3 miliar menjadi hanya Rp8,3 miliar.
Pada Acara Media Breifing yang diselenggarakan di Syewen Coffee jl. Abadi Pekanbaru,Tarmizi merekomendasi langkah strategis yang harus diambil oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang baru, peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial, lingkungan hidup, dan kehutanan. Saat ini, anggaran untuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan masih minim, hanya 1,1 persen dan 1,4 persen dari total APBD. Padahal, sektor ini sangat berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, konflik lahan, kebakaran hutan, banjir, dan abrasi. Tarmizi menegaskan “Gubernur Riau perlu memastikan efisiensi anggaran tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat, tetapi justru mengarahkan anggaran ke sektor yang lebih strategis.
