Ternyata penyebab perekonomian Riau tidak meningkat dan tumbuh signifikan akibat adanya kesenjangan antara penarikan dana dan penyerapan dana anggaran. Kesimpulan ini muncul pada diskusi Diseminasi Kajian Fiskal Regional Provinsi Riau Triwulan II, yang diadakan di Pekanbaru, Kamis (10/9).
Diskusi ini diadakan dalam rangka upaya memfasilitasi pencapaian makro ekonomi dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utamanya dalam fungsi distribusi, fungsi alokasi dan fungsi stabilisasi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau menggelar Diseminasi Kajian Fiskal ini yang dipandu oleh Halim, Kepala Bidang PPA II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Djpb) Provinsi Riau.
Acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru ini menghadirkan Bakhtaruddin selaku Kepala Kanwil Djpb Provinsi Riau dan Dahlan Tampubolon, Koordinator Pusat Studi Sosial Ekonomi LPPM Universitas Riau.
Dalam materinya, Bakhtaruddin mengatakan bahwa terjadi kesenjangan angka antara penarikan dana dengan penyerapan dana anggaran. Menurutnya, hal inilah yang menyebabkan perekonomian Riau tidak kunjung meningkat dan tumbuh secara signifikan. "Sampai dengan saat ini, belanja pemerintah daerah sudah mencapai 50 persen tapi, sangat disayangkan realisasi belanja fisiknya masih 48 persen," tutur Bakhtaruddin.
Bakhtaruddin membuktikan ketidakmaksimalan itu dalam grafik yang ditampilkannya yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah bukannya meningkat, namun justru terlihat semakin menurun, baik itu belanja pegawai, pangan ataupun fisik.
Bakhtaruddin menyayangkan upaya pemerintah pusat yang sudah mengalokasikan dana yang cukup besar, sebesar kurang lebih 692 Trilliun rupiah, yang tidak bisa termanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah daerah dan masyarakat. “Mestinya alokasi dana baik berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Ultra Mikro (Umi) dari pemerintah pusat, dapat dimanfaatkan sebaik mungkin,” ujarnya.
Dahlan Tampubolon ikut memprediksi, jika transfer keuangan atau alokasi dana dari pemerintah pusat untuk belanja negara dapat dimaksimalkan dengan baik, maka besar harapan untuk bisa meningkatkan perekonomian daerah.
Djpb Riau berharap, agar acara ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan Fiskal dan makro ekonomi yang seimbang. "Materi tadi jika dicermati, bisa menjadi referensi bagi kepala daerah dalam melahirkan solusi untuk bisa memaksimalkan ini semua," ucap Bakhtaruddin di akhir.
Reporter : CR-03
