Pekanbaru- Pemerintah berupaya memulihkan ekonomi akibat Covid-19 dengan melakukan pendekatan ekonomi hijau. Upaya pergeseran pembangunan Indonesia dari cara konvensional menuju pembangunan yang berkelanjutan dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) dan Global Green Growth Institute (GGGI) bekerjasama dengan Forest Digest melalui diskusi virtual dengan tema ‘Pertumbuhan Ekonomi Hijau sebagai Fondasi Pemulihan Ekonomi’ pada Rabu, (23/09/2020).
Pertumbuhan ekonomi hijau diibaratkan sebagai kembar siam 3, yaitu profit, planet, dan people menjadi satu kesatuan yang berkelanjutan menuju kemakmuran dan perdamaian. “ Kalau kembar siam 3 itu persis sama satu dengan lainnya. Satu sakit semua rasakan sakit. Ketika kita berbicara tentang sustainability, kita mulai berpikir cara yang optimum bagi semua pihak untuk membawa kembar siam ini jalan bersama-sama,” ujar Penulis Modul Paradigma Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Harry Seldadyo, Ph.D .
Tidak hanya terpusat pada pertumbuhan ekonomi (profit) dan keberlanjutan lingkungan (planet), pertumbuhan ekonomi hijau memperhatikan penurunan tingkat kemiskinan dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan (people).
Lingkungan menjadi pilar Sustainable Development Goals (SDGs) yang setara dengan pilar ekonomi, sosial, dan hukum. Kemampuan sumber daya alam kita terus menurun akibat beragam tekanan, seperti urbanisasi, limbah dan pencemaran udara, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan. Kualitas keanekaragaman hayati kita pun menurun. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah mengatur arah pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau.
Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Ir. Medrilzam, M. Prof. Econ., Ph.D., menilai di awal masa pemulihan setelah terjadinya krisis dan mesin ekonomi mulai bergerak kembali, maka isu terkait dengan ‘green’ dilupakan. Karena orang berlomba untuk mengejar profit.
“Di berbagai negara, indikator emisi meningkat 5% sampai 10% pada saat pasca krisis keuangan di tahun 2008-2009. Jangan sampai itu kejadian di Indonesia, makanya kita pelan-pelan menerapkan pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau dalam pembangunan Indonesia,” pungkasnya.
Medrilzam juga menambahkan agar solusi pembangunan hijau yang sudah disahkan BAPPENAS melalui RPJ MN 2020-2024 dapat diterjemahkan ke program dan pendanaan di daerah, maka Bappenas bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memperbaiki proses perencanaan dan memperbaiki metodologi dalam penyusunan rencana pembangunan. Selanjutnya, bekerjasama dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Universitas di seluruh provinsi untuk menyusun berbagai rencana kebijakan dan program sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun mengusung pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau dalam pembangunan Indonesia.
“Kami sebenarnya sudah bekerjasama erat dengan 7 provinsi, yaitu Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bappenas. Mulai memasukkan pemahaman green economy dan juga low carbon development ini kedalam konteks perencanaannya dulu. Karena selama ini perencanaan pembangunan di daerah masih sangat konvensional,” sambung Medrilzam.
Ekonomi eksploitasi
Selain itu, Enviromental Economist, The World Bank, Anandhyta Firselly Utami, MPP mengeluhkan model ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam dan rakyat, seperti model ekonomi yang membuka lahan dengan pembakaran hutan. Estimasi oleh bank dunia pada tahun 2015 dan 2019 terkait biaya sosial dari model ekonomi yang tidak berkelanjutan terdapat USD 16,1 milyar dan USD 5,2 milyar kerugian dari perdagangan internasional yang terdampak, sektor transportasi, industri, dan pariwisata.
“Daerah Sumatera dan Kalimantan dimana kebakaran intensif terjadi ini kerugian yang dirasakan terhadap masyarakat yang sebenarnya tidak terlibat dalam kegiatan ekonominya. Jadi orang yang melakukan pembakarannya bukan orang yang sama dari orang yang terdampak biaya sosialnya,” jelas Anandhyta yang akrab dipanggil Afutami.
Rekomendasi yang disampaikan oleh Anandhyta seharusnya Indonesia merubah cara mengukur ekonomi dari Gross Domestic Product (GDP) yang hanya fokus kepada konsumsi dan nilai ekonomi menjadi Genuine Progress Indicator (GPI), mengukur indikator ekonomi dilengkapi dengan indikator lingkungan dan sosial. “Ada ruang, misalnya subsidi terhadap energi yang masih coklat mungkin bisa dialihkan untuk energi terbarukan. Peran pemerintah daerah juga karena pembangunan urban yang rendah karbon bisa didorong melalui transportasi publik,” tutupnya.
Reporter : CR-01
