Pekanbaru, GREEN-Tiga organisasi masyarakat adat dan masyarakat sipil terbesar di Indonesia meluncurkan inisiatif baru untuk menyalurkan dana iklim ke masyarakat adat dan komunitas lokal. Mereka adalah garda terdepan dalam ketahanan pangan dan pencegahan kerusakan lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup lingkungan dan kesehatan manusia.

Inisiatif tersebut dinamakan Dana Nusantara. Ini akan menjadi mekanisme pendanaan langsung pertama di Indonesia untuk masyarakat adat dan komunitas lokal (MAKL/IPLC; indigenous people and local community). Peluncuran dilaksanakan di Jakarta, Senin, 8 Mei 2023.

Sebagaimana disampaikan melalui siaran pers Ford Foundation, Dana Nusantara bersama dengan berbagai upaya gerakan global lainnya bergabung untuk menyelesaikan permasalahan alokasi dana iklim: MAKL menerima kurang dari satu persen akses pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim, padahal banyak bukti signifikan bahwa mereka adalah salah satu penjaga terbaik ekosistem rentan di dunia. 

Mereka memiliki pengetahuan tata kelola hutan yang sangat memberi manfaat dan peningkatan signifikan dalam pembangunan berkelanjutan. “Dana Nusantara dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat adat dan komunitas lokal yang kami dampingi,” ujar Rukka Sombolinggi, anggota Masyarakat Adat Toraja sekaligus Sekretaris Jenderal AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). 

Dana Nusantara merupakan kolaborasi tiga lembaga, yakni AMAN yang merupakan organisasi yang mewakili 20 juta masyarakat adat dan 2.449 komunitas lokal di Indonesia. Lalu Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), organisasi berbasis gerakan reforma agraria terbesar di Indonesia. Terakhir, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)/Friends of Earth (FoE) Indonesia sebagai kelompok lingkungan terbesar di Indonesia.

Dana Nusantara diluncurkan dengan dukungan awal dana sebesar 3 juta dolar Amerika Serikat (AS) dari para filantropi internasional, termasuk Ford Foundation dan Packard Foundation. Dana Nusantara menggabungkan kelompok-kelompok dan organisasi terpilih di negara pemilik hutan tropis untuk membantu memenuhi target IPLC Forest Tenure Pledge2 sebesar 1,7 miliar dolar AS. 

Para pendiri inisiatif pendanaan baru di Indonesia ini berharap dapat menarik pendanaan hingga 20 juta dolar AS dalam lima tahun ke depan yang akan ditujukan untuk MAKL di Tanah Air. “Hari ini merupakan sebuah langkah konkret pemenuhan tanggung jawab kita bersama untuk melindungi sumber daya bumi. Sebagai penyandang dana dan filantropi, tanggung jawab kami adalah menjembatani kesenjangan antara daya yang kami miliki, mulai dari jaringan hingga sumber keuangan, dengan masalah mendesak yang dihadapi MAKL di Indonesia dan global,” kata Presiden Ford Foundation Darren Walker dalam event peluncuran Dana Nusantara. 

Gerakan Global

“Dengan berkontribusi di Dana Nusantara, ini akan menempatkan pemimpin dari akar rumput pada solusi kunci iklim dan bergabung dengan gerakan global untuk melindungi hutan dan wilayah di seluruh dunia. Kita dapat memitigasi krisis iklim dan mencegah kerusakan keanekaragaman hayati yang berdampak pada manusia,” katanya lebih lanjut.

Pada COP26 (26th UN Climate Change Conference of the Parties/Konferensi Parapihak Perubahan Iklim PBB ke-26) di Glasgow, Skotlandia, Forest Tenure Pledge atau Perjanjian Kepemilikan Hutan merespon bukti-bukti bahwa MAKL hanya menerima dukungan minim dalam upaya mereka mengamankan hak atas wilayah leluhurnya. Upaya yang menjadi solusi dan terbukti, namun belum termanfaatkan dalam mengatasi krisis global yang dipicu oleh perusakan hutan dan lingkungan  lainnya. 

Banyak penelitian yang sebagian besar dihasilkan oleh pakar iklim dan keanekaragaman hayati Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menunjukkan peran strategis MAKL dalam konservasi sumber daya alam. Termasuk untuk perkiraan 80 persen keanekaragaman hayati yang tersisa di bumi ini. 

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO; Food and Agricultural Organisation) PBB mengajak masyarakat mempertahankan hutan dan memproduksi tanaman pangan yang penting sebagai sektor ekonomi swasta terbesar di dunia. Ini mengingat peran penting komunitas adat di negara-negara hutan tropis semakin terancam. 

Diserbu

Wilayah-wilayah pedalaman dunia diserbu akibat meningkatnya kebutuhan lahan untuk memproduksi kedelai, jagung dan minyak sawit, serta untuk mengekstraksi bahan bakar fosil dan mineral. Aktivitas ini didorong permintaan akan bahan baku yang dibutuhkan untuk teknologi terbarukan. 

"Hal-hal ini juga terjadi di Indonesia,” ujar Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif WALHI. “Masyarakat adat dan komunitas lokal di seluruh dunia tidak memiliki perlindungan hukum yang mereka butuhkan untuk menghentikan fragmentasi tanah. Jika hak tanah masyarakat diakui dan ditegakkan oleh pemerintah, akan menjamin mereka dalam mengelola lahannya secara produktif dan berkelanjutan.”

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA Dewi Kartika melanjutkan, Dana Nusantara akan memperkuat gerakan reforma agraria di akar rumput untuk melindungi secara kolektif hak atas tanah dan penghidupan. Sistem pendukung ini akan mendukung serikat tani, perempuan pedesaan dan pemuda tani dalam memperluas praktik baik model Reforma Agraria di tingkat desa,” ujarnya.

“Pendanaan Nusantara juga menciptakan model baru untuk memberikan dukungan pembangunan kepada masyarakat yang akan mampu mengurangi kerusakan lingkungan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan ekonomi,” katanya pula.

Ia mencontohkan, satu komunitas petani di Jawa Barat, misalnya, menggunakan dana hibah mereka untuk meningkatkan produksi tanaman dan memanfaatkan tradisi kekayaan hukum adat. Termasuk pula dalam pengaturan warisan untuk mencegah fragmentasi tanah. Hal itu pada akhirnya akan mendorong petani mempraktikkan bentuk-bentuk pertanian berkelanjutan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. (din)

Teks foto: Para pemangku kepentingan mengikuti peluncuran Dana Nusantara ditandai dengan pemukulan kentongan, Senin, 8 Mei 2023, di Jakarta. Tampak Presiden Ford Foundation Darren Walker (3 kanan) dan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Teten Masduki (kiri). FOTO: IST