Afdhal    8 Desember 2020

Cabut Izin Dua Perusahaan Pembakaran Lahan, Demi Mewujudkan Siak Hijau

Siak Indrapura, Greenradioline -- Kalangan aktivis lingkungan hidup di Riau meminta pengadil hukum untuk mencabut izin dua perusahaan terdakwa pembakaran lahan di Siak. Kedua perusahaan tersebut yaitu PT Wana Sawit Subur Indah (WSSI) dan PT Gelora Sawita Makmur (GSM) yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Senarai mengusung Focus Group Disscusion (FGD) dengan pembahasan terkait vonis pencabutan izin bagi 2 (dua) perusahaan oknum pembakaran lahan, pada Senin, 30 November 2020 di Andesku Coffee, Desa Rempak, Siak. Kegiatan ini dihadiri oleh LSM dan media serta masyarakat setempat. Sidang pemeriksaan kedua perusahaan ini dilakukan secara bersamaan dikarenakan pemilik dan saksi yang diperiksa adalah orang yang sama, PT WSSI diwakili oleh Desi binti Sutopo dan PT GSM oleh Ho Hariaty.

PT GSM merupakan perusahaan keluarga yang bereputasi buruk karena anggotanya memiliki riwayat catatan kriminal. Pemiliknya sendiri dinyatakan sebagai tersangka kasus pemalsuan data gedung di Jakarta Pusat pada tahun 2018 silam.

Jeffri Sianturi selaku Koordinator Senarai menyampaikan bahwa pembakaran lahan di area PT WSSI, tepatnya di Kecamatan Koto Gasib, bermula pada Jumat, 19 Juli 2019 hingga 26 Agustus 2019. Diketahui sumber api berasal dari Blok O PT GSM yang bersebelahan dengan areal PT WSSI. Akibatnya api menghanguskan 2 (dua) lahan perusahaan tersebut dengan luas masing-masing 110 ha dan 140  ha, yakni lahan sawit yang kini tidak produktif. Selain itu lahan susun vegetasi semak belukar dan sisa-sisa tegakan kayu alam.

Senarai juga mencurigai luasnya lahan terbakar disebabkan PT WSSI tidak memiliki peralatan pemadam sesuai standar perusahaan atau sesuai ketentuan Permentan No. 5 tahun 2018. Sementara itu, PT GSM bahkan tidak memiliki peralatan pemadaman api. Kedua perusahaan tersebut saling berbagi sarana, prasarana, dan petugas keamanan maupun pemadam kebakaran. Tidak hanya itu, mereka juga tidak memiliki sistem peringatan dan deteksi dini untuk antisipasi munculnya api.

Akibatnya, api menjalar dengan cepat dan sulit untuk ditangani. Kejadian ini dapat diatasi setelah adanya bantuan oleh masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, TNI, dan Polri yang berjibaku bersama-sama melakukan aksi pemadaman. Hasil investigasi Senarai, peralatan dari perusahaan sekitar juga dikerahkan setelah dipinjam oleh pihak polsek setempat.

Sudah terjadi 7 tahun silam

Bukan kali pertama perusahaan merusak dan mencemari lingkungan. Tercatat pada 23 Agustus 2015 PT WSSI juga mengalami kebakaran seluas 70 ha. Hal ini juga disebabkan minimnya peralatan dan perusahaan lalai bertindak memadamkan api. Saat itu, Polda Riau menjerat pimpinan kebun Thamrin Basri, karena dianggap bertanggungjawab terhadap kejadian tersebut. Ia dihukum Majelis Hakim PN Siak selama 2 (dua) tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar.

Kemudian, Pengadilan Tinggi Pekanbaru menambah hukumannya menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar. Namun, Mahkamah Agung mengembalikan hukumannya seperti putusan pengadilan tingkat pertama, Kamis 7 Juni 2018. Meski demikian, perusahaan PT WSSI tidak berbenah diri sama sekali. Kebakaran kembali terulang dengan lahan terbakar justru semakin luas dan juga terjadi di PT GSM yang tanggungjawab pengelolaan dibebankan padanya.

Dalam catatan Senarai, Direksi perusahaan hendak lari dari tanggungjawab dengan mengalihkan kesalahan pada rekan yang ditunjuk untuk membuka lahan. Alibi itu tidak dapat diterima. Sebagaimana pendapat ahli, tanggungjawab pidana tetap dibebankan pada perusahaan yang memegang izin usaha perkebunan. “”Sebab, sebelum membuka lahan, perusahaan wajib menyediakan segala sarana prasarana maupun sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran,”ujar xxx xx

Karhutla di Siak adalah masalah tahunan yang harus diselesaikan. Pengendaliannya banyak menguras anggaran daerah dan tidak menuai hasil berkelanjutan. Tindakan pemadaman saja tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini. Di samping pencegahan, pentingnya pengadaan regulasi yang ketat dan ketegasan dalam pemberian sanksi pada pelaku terutama perusahaan yang terbukti sengaja ataupun lalai menjaga areal kelolanya.

Minta tuntutan dipenuhi

Okto Yugo Setyo, Wakil Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Alam Riau (Jikalahari) menyoal Karhutla di konsesi perusahaan. Ia berharap majelis hakim untuk memenuhi tuntutan sesuai penegakan hukum agar karhutla di Siak dapat ditekan persentasenya. Sejarahnya pada tahun 2014-2016 terdapat 614 titik api (hotspot)  di areal konsesi PT Arara Abadi. Tidak hanya itu, terdapat total sebanyak  11 perusahaan lainnya yang juga menyumbang ratusan titik api setiap tahunnya.

Boy Even Sembiring dari Walhi Nasional selaku Analisis hukum pencabutan IUP PT WSSI menambahkan bahwa terdapat beberapa fakta yang menunjukkan ketidaklayakan operasi perusahaan di lapangan. Menurutnya, terdapat kedalaman gambut lebih dari 4 meter, air muka kanal kurang dari 40 cm, tidak adanya High Conservation Value (HCV, Nilai Konservasi Tinggi), kondisi anak sungai yang kering, dan sering ditemukan titik api di areal lahan. “Selain itu, Izin Usaha Perusahaan (IUP) terbit tanpa AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan).”

Sayangnya, hakim mengatakan dikarenakan tidak adanya penerapan sistem pencegahan dini oleh perusahaan, katanya. “Hal ini hanya dianggap telah melakukan tindakan kelalaian sehingga tidak dapat mencegah karhutla. Beberapa pihak mempertanyakan, mengapa hal ini selalu dianggap kelalaian bukan kesengajaan?” gugat Boy Even.

Senarai bersama Jikalahari mendesak kejaksaan agar memberikan hukuman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda maksimal sebesar 10 M atas kerusakan lingkungan. Juga atas permasalahan ekologis masing-masing denda sebesar 41 M dan 52 M serta mendesak Bupati Kabupaten Siak mencabut Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) kedua perusahaan tersebut.

Okto menambahkan bahwa apabila izin tersebut dicabut, sehingga status lahan tersebut kembali menjadi milik negara dan dapat dimanfaatkan namun dengan sistem pinjam pakai.

Kedua perusahaan dituntut hukuman

Dalam perkembangan terkini di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada 1 Desember, Majelis Hakim Acep Sopian Sauri, Pebrina Permata Sari dan Farhan Mufti Akbar pimpin kembali sidang lingkungan hidup atas terdakwa PT WSSI diwakili Desi Binti Sutopo dan PT GSM diwakili Ho Hariaty.

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak Vegi Fernandez langsung membacakan surat tuntutan dimana PT WSSI serta PT GSM terbukti bersalah melanggar pasal 99 ayat (1) Jo pasal 116 ayat (1) huruf (B) UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penuntut umum yakin bahwa kedua perusahaan terbukti sah dan meyakinkan penuhi “Unsur setiap orang yang menunjuk badan usaha yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup,” demikian seperti dikutip dari website Senarai.

Kedua perusahaan sama-sama dikenai denda 3 Miliar. Ganti rugi pemulihan lingkungan akibat Karhutla di PT WSSI seluas 110 hektar sebesar Rp 40.837.006.500. Juga di PT GSM seluas 140 hektar sebesar Rp 52.434.271.030. Persidangan akan dilanjutkan pada 15 Desember 2020. (Tiara Mazaki)

 

 

Maton house blok D nomor 7 Jl Bakti VI, Kelurahan Tengkerang Barat
Phone: 082269559867
Copyright @2021. Green Radio Line