Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat nasional hingga daerah, seperti provinsi dan kabupaten. Dalam menjalankan tugas, KPU tunduk pada UU Pemilu maupun aturan teknis yang dikeluarkan sendiri oleh lembaga yang berdiri paska reformasi tersebut. Namun kini, KPU dikritik karena hanya menjalankan tugas dan wewenang sebatas memastikan administrasi dan prosedur Pemilu telah sesuai aturan. Dengan kata lain, KPU tidak menangkap persoalan yang dihadapi masyarakat sebagai pemilih dalam pesta demokrasi lima tahunan. Misal, masalah lingkungan hidup atau ekologis.

Anggota KPU Riau, Nugroho Noto Susanto, tidak menampik hal tersebut. Secara umum kerja KPU memang terpaut administrasi dan prosedural. Ia bertumpu pada proses penyelenggaraan, proses politik dan hasil pemilu itu sendiri. Tapi ada ruang kreatifitas yang dapat dilakukan. Misal dalam pelibatan partisipasi publik.Dalam konteks kepedulian terhadap lingkungan, KPU sebenarnya sudah menunjukkan sikap keberpihakannya. Misal, pelarangan memaku alat peraga kampanye di pohon. Ini merupakan pelanggaran administrasi. Itu bisa dicopot atau ditarik dari peredaran. Tapi ini kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Larangan itu sudah terbersit pesan ekologis," kata Nugi, panggilan Nugroho Noto Susanto, dalam spesial radio show diskusi live radio streaming selain ada narasumber juga hadir penanggap yang yang ditaja Green Radio Line, Rabu 15 Mei 2024.Hanya saja, soal bahan kampanye memang belum ada aturan dan ketentuan. Tapi, KPU telah menetapkan kampanye dengan media sosial atau digital. Setidaknya, kanal ini dapat mengurangi sampah dari alat peraga kampanye yang umumnya masih berupa plastik. Kata Nugi, negara besar seperti Amerika dan Inggris, pun masih memakai spanduk dalam kampanye politik.

Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada dua Pemilu terakhir, KPU juga berinovasi dengan menggunakan kotak suara berbahan dupleks atau lebih akrab disebut masyarakat, kardus. Bahan ini lebih ramah lingkungan karena dapat didaur ulang. Dari segi efisiensi juga sangat ramah ruangan karena tidak memakan banyak tempat. Dia bisa dilipat sehingga mudah diangkut saat pendistribusian maupun penyimpanan.

Selain itu, Nugi, mengatakan masyarakat juga dapat mengakses informasi dana kampanye peserta pemilu yang bersumber dari pasangan calon itu sendiri maupun partai politik dan perusahaan swasta. KPU juga menunjuk auditor untuk audit dana kampanye. Sumber dana kampanye juga dapat jadi penilaian masyarakat dalam menentukan pilihan terhadap kandidat dalam Pemilu dan Pilkada."Saya setuju dengan praktik kajian dana kampanye. Setahu saya di tingkat lokal belum pernah ada kajian soal dana kampanye terhadap peserta Pilkada," ungkap Nugi.Sebenarnya, KPU telah menunjukkan sikap kepedulian terhadap masalah lingkungan yang lebih pro aktif. Tindakan itu dapat dilihat dari pendalaman visi misi calon lewat debat kandidat yang mereka fasilitasi dalam beberapa kali. Tahapan ini juga bagian dari sosialisasi mengenai sejumlah program kepemimpinan peserta Pemilu jika terpilih, kelak.

Tapi, kata Nugi, KPU tidak bisa menilai visi misi para kandidat. Hanya sekadar menyediakan ruang debat antarcalon. "Siapa yang menentukan hasil Pemilu dan Pilkada yang pro lingkungan? Adalah rakyat atau masyarakat sendiri."Di samping isu dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, Nugi menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pilkada lebih rendah dari Pemilu. Alias selalu di bawah 60 persen, ketimbang antusias pemilihan level nasional yang biasanya di atas 80 persen.

Wakil Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Setiyo, mengatakan Pemilu punya korelasi dengan lingkungan hidup. Sebab itu, KPU bisa berperan memenuhi hak masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik.Dengan cara, memastikan peserta Pemilu (dalam konteks lokal adalah pemilihan kepala daerah) komitmen menjamin kelangsungan lingkungan hidup dan pendidikan politik pemilih agar peduli dengan lingkungan hidup, lewat konten yang mudah diakses masyarakat."Jikalahari berikhtiar terhadap Pilkada ekologis. (Tapi) KPU juga punya kewajiban pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan baik," jelas Okto, panggilan akrabnya.KPU diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memperluas isu lingkungan dalam Pilkada, November mendatang. Salah satu caranya, mendedah latar belakang kandidat. Isu lingkungan harus menyentuh masyarakat setiap waktu. Narasi lingkungan dan kaitan para kandidat di balik persoalan itu mesti memiliki dampak terhadap pilihan pemilih.

Direktur Riset Vox Institute, Albion Zikra, mengakui bahwa persoalan lingkungan masih kurang jadi pembahasan utama pada pemilih tingkat tapak. Dalam hasil riset lembaganya, pemilih lebih menyoal masalah pengangguran, kemiskinan dan bahan pokok. Sementara isu lingkungan seperti banjir, penebangan hutan dan konflik lahan hanya mendapat tanggapan nol koma sekian persen.Albion, beri saran agar pendidikan politik menyangkut penyadartahuan mengenai isu lingkungan lebih digalakkan. Sebab tidak dipungkiri juga, bahwa generasi z dan millenial suka terhadap isu korupsi dan lingkungan.

Senada, Akademisi Universitas Islam Riau (UIR), Panca Setyo Prihatin, mengutarakan Pemilu dan Pilkada ekologis bisa terwujud bila ada komitmen politik dari tiap kandidat atau calon. Buat menekan isu tersebut, masyarakat sebagai pemilik hak suara harus mendorong moral para calon pemimpin peduli dengan masalah lingkungan."Persoalan lingkungan bukan main-main lagi. Penguasaan sumber daya alam telah didominasi oleh korporasi. Ekologis tidak hanya soal pengundulan hutan tapi juga dampak dari kerusakan alam itu sendiri," terang Panca.

Melani Aulia, generasi milenial yang ikut dalam diskusi Pilkada Ekologis, ini juga menaruh harapan pada penyelenggara Pemilu, khusus KPU Riau, agar mampu menghasilkan pemimpin daerah yang komitmen menuntaskan masalah lingkungan hidup. Dia ingin, publik dapat lebih mudah menelusuri rekam jejak kandidat lewat penyediaan dana kampanye sebagai pemenuhan ongkos politik yang kian besar, termasuk sponsor di balik para calon yang akan berlaga merebut kursi nomor satu di masing-masing daerah.*Redaksi

Spesial Radio Show ini terselenggara atas kerjasama Pangeran Hotel, Pekanbaru dan Green Radio Line.