Afdhal    22 Oktober 2020

Aturan UU Cipta Kerja Dikuatirkan Permudah Alih Fungsi Lahan

Pekanbaru – Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja menaikkan level Perhutanan Sosial yang dari sebelumnya pada Peraturan Menteri, namun UU kontroversial ini diduga memberikan kelonggaran bagi alih fungsi hutan dan lahan, demikian pernyataan aktivis lingkungan dalam satu diskusi daring pekan lalu.

Menurut UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Dilansir melalui Mongabay.co.id (7/10/2020), berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi (Pasal 6). Ketiga jenis hutan tersebut  termasuk dalam arti kawasan hutan. Pertanyaannya kemudian kebun masyarakat di kawasan mana yang dimaksud diberikan kepastian pengaturannya untuk tetap bisa dimanfaatkan apakah di semua kawasan hutan atau hanya di hutan konservasi saja?

Persoalannya kemudian, dalam UU Cipta Kerja yang telah disetujui DPR dan dikirimkan kepada Presiden Jokowi (versi 812 hal) yang terdiri dari 15 bab dan 185 pasal, sama sekali tidak ditemukan pasal atau ayat yang mengatur secara eksplisit tentang kebun masyarakat di kawasan hutan atau hutan konservasi dimaksud.

Dalam UU Cipta Kerja (versi 812 hal) di antara Pasal 29 dan Pasal 30 UU Kehutanan disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 29A dan Pasal 29B.

Pasal 29A berbunyi :

“(1) Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 28 dapat dilakukan kegiatan perhutanan sosial. (2) Perhutanan sosial sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan kepada : a. Perseorangan, b. Kelompok tani hutan, dan c.koperasi”.

Selanjutnya Pasal 29B yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal ini secara tegas menyebut hutan lindung dan hutan produksi, tidak semua kawasan hutan namun tidak juga dimaksud dengan hutan konservasi.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan No. P.83 tahun 2016, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahterahannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan

Pengaturan tentang Perhutanan Sosial sebenarnya sudah ada sebelumnya. Namun secara tegas belum mengatur tentang keberadaan kebun masyarakat dalam kawasan hutan atau hutan konservasi. Pasal 29A dan pasal 29B di atas tidak juga secara eksplisit pula mengatur tentang masalah tersebut justru sekedar menguatkan tentang konsep Perhutanan Sosial.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Grita Anindarini, Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan ICEL dalam diskusi virtual bersama Green Radio Line, Jum’at (16/20). Grita memaparkan, “Satu hal yang perlu digarisbawahi, pasal terkait dengan perhutanan sosial ini masih “lumayan luas” pengaturannya dalam undang – undang cipta kerja. Memang satu hal baik kita lihat perhutanan sosial itu ada di peraturan menteri, sekarang naik levelnya menjadi UU. Cuma permasalahan–permasalahannya yang ada saat ini banyak ditingkat implementasi. Dan apakah dengan pasal yang hanya mengatur secara umum itu, dapat menjawab permasalahan – permasalahan tersebut?”

Lebih Longgar

Grita juga menambahkan bahwasanya UU Ciptaker ini justru memberikan pengaturan – pengaturan yang lebih longgar terhadap alih fungsi hutan dan lahan. Dan ini malah menjadi kontradiktif. Di satu sisi ingin adanya perhutanan sosial, disisi lain justru ketentuan – ketentuannya banyak yang melegalkan adanya alih fungsi hutan dan lahan.

Padahal, salah satu permasalahan krusial saat ini adalah keberadaan lahan perkebunan ilegal yang berada dalam kawasan hutan, terutama hutan konservasi. Sebagai contoh adalah perkebunan tidak berizin di kawasan Taman Nasional (TN) Tesso Nilo di provinsi Riau dan banyak kawasan konservasi lainnya.

Menurut Prof. Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Kebijakan Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), perkebunan tidak berizin tersebut masuk ke dalam hutan ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo. Ada 474 perusahaan kebun di Riau, 127 tidak berizin. Perambahan lahan tersebut digunakan sebagai lahan kelapa sawit. Hal itu melihat tingginya kebutuhan pabrik pengolahan kelapa sawit. (Kontan.co.id, 05 Maret 2018).

Menurut Hariadi juga pada kawasan ekosistem TN Tesso Nilo terdapat 58 pabrik pengolahan kelapa sawit. Pabrik tersebut mendapatkan pasokan bahan baku dari perkebunan sekitarnya termasuk yang terdapat pada areal ekosistem TN Tesso Nilo.

Selain itu, undang - undang Cipta Kerja juga mengubah ketentuan pasal 18 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur luas kawasan hutan yang harus dipertahankan untuk setiap daerah aliran sungai atau pulau, yaitu minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan seberan yang proporsional.

Ketentuan minimal 30% ini hilang dalam UU Cipta Kerja, diubah menjadi “Pemerintah pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan atau pulau” (halaman 126 UU Cipta Kerja versi 812 Halaman).

Apabila kita telusuri lebih jauh, kewajiban menetapkan setidaknya 30% kawasan hutan dari luas daerah aliran sungai ini juga ditemui pada pasal 17 ayat (5) UU 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, yang mana berbunyi “Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dalam konteks peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya, dalam tatat ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai”.

Namun, UU Cipta Kerja juga mengubah ketetntuan pasal 17 ayat (5) UU No. 26 tahun 2007, dan menghapus ketentuan mempertahankan minimal 30% kawasan hutan dari luas daerah aliran sungai (halaman 16 UU Cipta Kerja versi 812 halaman).

Hal ini memperkuat anggapan bahwa UU Cipta Kerja memuat aturan baru maupun perubahan pasal yang memperlonggar bahkan cenderung memberikan ruang bagi pengurangan (deforestasi) dan penghancuran  kawasan hutan  (degradasi).

Reporter: CR-04

Maton house blok D nomor 7 Jl Bakti VI, Kelurahan Tengkerang Barat
Phone: 082269559867
Copyright @2021. Green Radio Line