Green Radio Line , London, 25 Juni 2025 — Komitmen Pemerintah Provinsi Riau membuka diri terhadap pasar karbon global mendapatkan respons positif. Dalam rangkaian London Climate Action Week 2025, organisasi penyedia standar penghitungan karbon kredit terkemuka dunia, Architecture for REDD+ Transactions (ART) melalui standar TREES-nya, menyatakan minat untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau.
Pertemuan strategis ini berlangsung pada hari kedua acara dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Prof. Haruni, serta delegasi Pemprov Riau. Fokus pembahasan adalah metodologi penghitungan karbon di tingkat yurisdiksi serta potensi kolaborasi dalam pengembangan program REDD+ ke depan.
ART TREES dikenal sebagai salah satu acuan internasional dalam kerangka kerja REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), khususnya dalam hal pengukuran, pelaporan, dan verifikasi pengurangan emisi berbasis yurisdiksi. Dalam pertemuan itu, Cristina Magerkurth, Managing Director ART TREES, menyatakan dukungan terhadap langkah Riau dalam pengembangan pasar karbon.
“Dua jam berdiskusi dengan delegasi Indonesia, khususnya dari Provinsi Riau, merupakan pertemuan yang sangat berharga. Kami melihat langkah Riau sudah berada di jalur yang tepat. Kami berharap bisa bekerja sama ke depan demi mendukung agenda perubahan iklim global,” kata Cristina, Selasa (24/6).
Cristina juga menyoroti pentingnya pendampingan dari United Nations Environment Programme (UNEP) dalam proses ini, termasuk dalam menentukan metodologi penghitungan karbon yang akurat dan kredibel.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Provinsi Riau, Purnama Irawansyah, menyampaikan bahwa berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024, baseline emisi karbon Provinsi Riau tercatat sebesar 174 juta ton CO₂. Provinsi Riau ditargetkan menurunkan emisi sebesar 39 persen secara mandiri, dan hingga 43 persen dengan dukungan internasional.
“Jika penurunan emisi 43 persen tercapai dengan dukungan dunia, maka manfaat finansial yang bisa diperoleh sebanding dengan kontribusi tersebut,” ujar Purnama.
Riau Incar Pasar Karbon Wajib Dunia
Dalam konteks keterbatasan fiskal daerah, Gubernur Riau Abdul Wahid mengambil inisiatif untuk menembus pasar karbon wajib (compliance market), yakni pasar yang diatur pemerintah dan berdasarkan perjanjian internasional seperti Pasal 6 Perjanjian Paris.
Upaya ini tak hanya membuka peluang pendanaan baru, tetapi juga memperkuat posisi Riau dalam kebijakan iklim nasional dan internasional. Pendapatan dari perdagangan karbon diharapkan bisa menjadi sumber pendanaan alternatif bagi pembangunan berkelanjutan di sektor kehutanan, pertanian, lingkungan hidup, dan transportasi.
"Pasar karbon bukan hanya peluang investasi, tapi juga solusi untuk mengatasi tekanan anggaran dan menyelamatkan lingkungan. Kita tidak boleh tertinggal,” tegas Gubernur Wahid dalam pernyataan terpisah.
Dengan sinyal positif dari ART TREES dan dukungan berbagai pihak internasional, Riau kini selangkah lebih maju dalam membangun ekosistem perdagangan karbon yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi pembangunan hijau di tingkat lokal dan global
Foto : Pemrov Riau
