Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau meluncurkan Sekolah Pemilu Hijau Tahun 2026 sebagai upaya mendorong tumbuhnya budaya Green Election sekaligus memperkuat pendidikan pemilih yang berwawasan lingkungan.
Program yang merupakan pengembangan dari Sekolah Pemilu dan Demokrasi tersebut diluncurkan di Kantor KPU Provinsi Riau, Kamis (6/8/2026). Sekolah Pemilu Hijau menjadi bagian dari Rumah Pintar Pemilu (RPP) dengan sasaran mahasiswa utama dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Riau.
Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, mengatakan Sekolah Pemilu Hijau merupakan inovasi pendidikan pemilih yang dirancang untuk membangun budaya demokrasi yang berintegritas sekaligus memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
Menurutnya, pendidikan kepemiluan tidak hanya perlu membekali generasi muda dengan pemahaman mengenai demokrasi dan proses pemilu, tetapi juga mendorong kesadaran bahwa penyelenggaraan pemilu perlu memperhatikan kemiskinan lingkungan.
“Sekolah Pemilu Hijau diharapkan mampu melahirkan agen-agen perubahan yang tidak hanya memahami demokrasi dan kepemiluan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas,” ujar Rusidi, Kamis (6/8/2026).
Sekolah Pemilu Hijau Tahun 2026 akan berlangsung dalam 16 sesi pembelajaran. Materi pembelajaran dirancang untuk memperkuat pemahaman siswa mengenai demokrasi dan kepemiluan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan.
Melalui pendekatan tersebut, KPU Riau ingin memperkenalkan Pemilu Hijau bukan hanya sebagai konsep, tetapi sebagai budaya yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan maupun partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Upaya membangun budaya Green Election juga mendapat dukungan dari Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Kapolda Riau Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan hadir sebagai keynote speaker dalam peluncuran Sekolah Pemilu Hijau dengan materi bertajuk yang membumikan gagasan Green Policing dan Pemilu Hijau di Indonesia.
Dalam pemaparannya, Herry menjelaskan bahwa Green Policing merupakan pendekatan kepolisian yang mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif terhadap pelestarian lingkungan melalui perubahan pola pikir, kebiasaan, dan budaya yang ramah lingkungan.
Menurutnya, Green Election dan Green Policing memiliki tujuan yang sejalan, yakni membangun tata kelola yang berintegritas sekaligus berkelanjutan.
“Green Election dan Green Policing memiliki tujuan yang sama. Penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu langkah strategi untuk mewujudkan Green Election yang berkelanjutan,” ujar Herry.
Ia menilai kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah, kepolisian, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan yang diperlukan agar nilai-nilai keinginan tidak berhenti pada program, tetapi berkembang menjadi budaya bersama.
Komitmen terhadap Pemilu Hijau juga ditandai dengan penyerahan bibit pohon secara simbolis kepada perwakilan peserta Sekolah Pemilu Hijau. Penyerahan bibit tersebut menjadi simbol dimulainya program sekaligus bentuk ajakan kepada peserta untuk menerapkan nilai-nilai Green Election melalui aksi nyata.
Kegiatan peluncuran Sekolah Pemilu Hijau dilaksanakan secara memikat dan berani. Secara memikat, kegiatan meliputi pejabat manajerial dan fungsional KPU Provinsi Riau serta perwakilan instansi pemerintah dan nonpemerintah yang bergerak di bidang pendidikan dan lingkungan hidup.
Sementara secara berani, acara diikuti Ketua KPU kabupaten/kota, sekretaris, serta Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia se-Provinsi Riau. Kegiatan juga disiarkan melalui kanal media sosial KPU Provinsi Riau.
Melalui Sekolah Pemilu Hijau Tahun 2026, KPU Provinsi Riau menargetkan lahirnya generasi muda yang memiliki pemahaman yang kuat mengenai demokrasi dan kepemiluan sekaligus memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
Program ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai Green Election sejak dini sehingga kepedulian terhadap lingkungan dapat menjadi bagian dari budaya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Foto: GRL
