Ekosistem gambut dan mangrove di Provinsi Riau memegang peranan sangat penting dalam mitigasi perubahan iklim global. Namun di saat yang sama, kedua ekosistem ini juga menghadapi tekanan besar akibat degradasi, konversi lahan, dan persoalan sosial-ekonomi di tingkat tapak.
Dr. Sigit Sutikno dari Pusat Unggulan Iptek (PUI) Gambut Universitas Riau menjelaskan bahwa gambut dan mangrove merupakan bagian dari ekosistem lahan basah (wetlands ecosystem) yang umumnya berada di wilayah dataran rendah. Sekitar 65 persen wilayah Riau merupakan kawasan lowland, sehingga kedua ekosistem ini berkembang luas dan memiliki potensi yang sangat besar.
“Perannya sangat krusial dalam penyimpanan karbon. Gambut di dunia hanya mencakup sekitar tiga persen luas daratan, tetapi menyimpan hampir 30 persen karbon bumi. Sementara mangrove mampu menyimpan dan menyerap karbon hingga lima kali lebih besar dibandingkan hutan daratan,” ujar Sigit.
Namun, kondisi gambut dan mangrove di Riau saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Konversi lahan menjadi perkebunan, permukiman, hingga pemanfaatan kayu untuk bahan bangunan dan arang memberikan tekanan besar terhadap kedua ekosistem tersebut. Degradasi ini meningkatkan risiko kebakaran, subsidensi, hingga abrasi pantai.
Secara geografis, gambut dan mangrove terluas berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Mangrove juga tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan laut, sementara gambut terdapat di hampir seluruh wilayah Riau, kecuali Kabupaten Kuantan Singingi. Di wilayah kepulauan seperti Bengkalis dan Kepulauan Meranti, degradasi gambut berlangsung lebih cepat dan membutuhkan perhatian kebijakan yang lebih serius.
“Gambut dan mangrove itu berdampingan dan saling melindungi. Kalau mangrovenya rusak, abrasi akan masuk ke gambut, dan itu jauh lebih berbahaya,” kata Sigit.
Upaya restorasi, menurut Sigit, bukanlah pekerjaan instan. Restorasi gambut dan mangrove membutuhkan proses panjang dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya menanam, tetapi harus diikuti pemantauan, perawatan, dan evaluasi terus-menerus.
“Tantangan terberat justru ada pada revitalisasi mata pencaharian masyarakat. Mengubah kebiasaan ekonomi yang sudah lama dijalani tidak mudah, sehingga perlu pendekatan bertahap dan perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.
Pendekatan ekonomi inilah yang selama ini menjadi fokus kerja Mulyadi, Direktur Yayasan Gambut Riau, dalam mendampingi masyarakat di kawasan gambut dan mangrove. Menurutnya, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem harus dibangun bersamaan dengan solusi ekonomi yang nyata.
“Kalau bicara masyarakat, kebutuhan dasarnya tetap ekonomi. Dulu karet, lalu sawit karena pasarnya besar. Jadi ketika kita bicara konservasi, harus ada alternatif penghidupan yang jelas,” ujar Mulyadi.
Sejak 2019, Yayasan Gambut Riau telah mendampingi kelompok masyarakat yang memiliki komitmen untuk mengelola gambut tanpa pembakaran. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah mengembangkan komoditas ramah gambut seperti jahe merah dan kopi liberika.
Mulyadi menerangkan, komoditas Jahe Merah di Kabupaten Bengkalis, yang mereka kembangkan bersama masyarakat telah berdampak ekonomi. Komoditas tersebut dinilai relatif cepat berkembang, bahkan kini telah memiliki merek lokal sendiri. Sementara kopi liberika, tambah Mulyadi, dikembangkan sebagai investasi jangka panjang tanpa perlu membuka lahan baru, karena ditanam di sela-sela kebun yang sudah ada.
“Hari ini sudah sekitar 8.100 batang kopi ditanam masyarakat. Yang produktif memang belum banyak, tapi sudah mampu memasok kebutuhan puluhan kedai kopi. Ini membuktikan bahwa komoditas ramah gambut punya pasar,” jelas Mulyadi.
Sementara itu, Sigit menilai, kerusakan ekosistem mangrove di wilayah pesisir sangat memprihatinkan. Abrasi pantai di Bengkalis dan Pulau Rangsang tergolong sangat parah, dengan kehilangan daratan mencapai hingga 18 meter per tahun di beberapa lokasi. Kondisi ini diperparah dengan rusaknya sabuk mangrove sebagai penahan alami gelombang.
“Kalau abrasi sudah masuk ke gambut, itu jauh lebih sulit dipulihkan. Gambut sangat ringan dan mudah tergerus,” kata Sigit.
Ia menegaskan, rehabilitasi mangrove di kawasan abrasi tidak bisa dilakukan secara sederhana. Penanaman langsung sering gagal karena bibit tersapu gelombang. Dibutuhkan intervensi tambahan seperti pemecah gelombang dan penangkap sedimen sebelum mangrove bisa tumbuh, namun biayanya sangat mahal.
Di tengah keterbatasan tersebut, Mulyadi melihat harapan dari pendekatan berbasis alam. Salah satunya melalui pengembangan tanaman perpat dan nipah yang lebih tahan terhadap kondisi pesisir ekstrem, serta integrasi ekonomi mangrove dan gambut melalui sistem budidaya yang saling mendukung.
“Alam sebenarnya punya cara memperbaiki dirinya sendiri. Tugas kita mempercepat proses itu, sambil memastikan masyarakat mendapat manfaat ekonomi,” ujarnya.
Baik Sigit maupun Mulyadi sepakat bahwa kunci pemulihan gambut dan mangrove terletak pada kolaborasi. Akademisi berperan melalui riset dan rekomendasi ilmiah, masyarakat melalui praktik pengelolaan di lapangan, pemerintah melalui kebijakan dan pendanaan, perusahaan melalui tanggung jawab lingkungan, serta media dalam edukasi publik.
“Tidak bisa parsial. Gambut dan mangrove itu satu lanskap tanpa batas administratif. Kalau semua hanya memikirkan kepentingannya sendiri, bencana tinggal menunggu waktu,” tegas Sigit.
Harapan ke depan baik secara teoritis maupun praktik, menurut Mulyadi dan Sigit, terbangunnya kesadaran bersama yang berbasis data yang sama. Dengan data yang terintegrasi dan kerja bersama lintas sektor, upaya pemulihan gambut dan mangrove di Riau dinilai masih mungkin mengejar ketertinggalan, meski tantangannya semakin kompleks.
Saya rasa soal kesadaran bersama itu menjadi isu yang sangat krusial, semua pihak harus bisa bekerjasama,” pungkas Mulyadi.
Reporter : Sahrim M Sihotang
